Tips Ahok untuk Kader NasDem yang Minat Jadi Anggota DPRD

Sukma Indah Permana - detikNews

Jakarta - Jadilah pemerhati kebutuhan rakyat. Itulah tips dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bagi anggota NasDem yang ingin duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

Tips itu diberikan Ahok saat menerima kunjungan anggota DPW DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2012).

Ahok berpendapat Partai NasDem Jakarta dianggap berguna bagi warga Ibukota jika memperhatikan rakyat.

"Kalau Bapak-bapak berminat menjadi anggota DPRD DKI, maka mulai sekarang Bapak-bapak mulai menjadi pemerhati kebutuhan rakyat, pemerhati pelayanan publik, dan melalui akses kami mengawasi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tentu maka dianggap Bapak-bapak sangat berjasa," papar Ahok yang memakai kemeja batik warna coklat ini.

Rombongan Nasdem dipimpin Ketua DPW Armyn Gultom. Dalam kesempatan itu, Armyn menyampaikan 7 dorongan dan dukungan terhadap program-program pembangunan di Ibu Kota.

(aan/nrl)

Kompetensi Ahok Dampingi Jokowi Belum Teruji

INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ibramsyah menilai kompetensi Basuki T Purnama (Ahok) dalam mendampingi Jokowi belum teruji. Kekuatan Ahok belum kelihatan dalam memadukan kemampuannya bersama Jokowi.

"Dalam memimpin Jakarta, diperlukan kepemimpinan Jokowi dalam mengatur Wakil Gubernurnya. Ahok tetap harus melihat Jokowi sebagai komandannya." kata Ibramsyah, Minggu (14/10/2012) kemarin.

Menurutnya, warga Jakarta memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi, dan menunggu Jokowi menepati janjinya yaitu berkeliling wilayah Jakarta, tidak hanya dikantor saja. "Ya kita lihat saja penepatan janjinya," ungkapnya.

Sementara peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan tantangan yang terberat harus dihadapi Jokowi usai dilantik yaitu membenahi birokrasi di jajaran Pemprov DKI. Sebab, kinerja Jokowi harus ditopang dengan birokrasi yang solid. Kalau tidak solid, maka dia tidak akan dapat bekerja dengan baik, bahkan akan menuju kehancuran.

"Dia kan belum dikenal dan belum poernah bersentuhan dengan seluruh birokrasi Pemprov DKI. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah menyapa dan merangkul pegawainya, tidak hanya sekedar kulonuwun saja. Sebab senya perubahan dan pelaksanaan program otaknya ada di birokrasi," kata Siti.

Yang harus dilakukan Jokowi adalah turun dari singgasananya untuk bertemu langsung dan meninjau langsung SKPD dan UKPD DKI di lapangan. Berinteraksi langsung dengan para birokrasi dan tidak terlena dengan fasilitas yang dia terima sebagai Gubernur DKI Jakarta. Artinya, sebelum melakukan program-program pembangunan yang menjadi fokus utamanya, Jokowi harus menguatkan pondasinya di birokrasi , kalau tidak dikhawatirkan akan timbul konflik.

Tantangan terberat kedua adalah mengurai kemacetan lalu lintas. Masalah ini mengalahkan masalah pendidikan gratis dan banjir. Memang tidak akan mungkin selesai dalam satu tahun, tetapi Jokowi harus jelas menetapkan arah mengurai kemacetannya. Baik bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar seperti Pemprov Jawa Barat dan Banten maupun pemerintah pusat.

"Karena untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov DKI tidak bisa sendirian," ujarnya.[dit]