INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ibramsyah menilai kompetensi Basuki T Purnama (Ahok) dalam mendampingi Jokowi belum teruji. Kekuatan Ahok belum kelihatan dalam memadukan kemampuannya bersama Jokowi.
"Dalam memimpin Jakarta, diperlukan kepemimpinan Jokowi dalam mengatur Wakil Gubernurnya. Ahok tetap harus melihat Jokowi sebagai komandannya." kata Ibramsyah, Minggu (14/10/2012) kemarin.
Menurutnya, warga Jakarta memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi, dan menunggu Jokowi menepati janjinya yaitu berkeliling wilayah Jakarta, tidak hanya dikantor saja. "Ya kita lihat saja penepatan janjinya," ungkapnya.
Sementara peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan tantangan yang terberat harus dihadapi Jokowi usai dilantik yaitu membenahi birokrasi di jajaran Pemprov DKI. Sebab, kinerja Jokowi harus ditopang dengan birokrasi yang solid. Kalau tidak solid, maka dia tidak akan dapat bekerja dengan baik, bahkan akan menuju kehancuran.
"Dia kan belum dikenal dan belum poernah bersentuhan dengan seluruh birokrasi Pemprov DKI. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah menyapa dan merangkul pegawainya, tidak hanya sekedar kulonuwun saja. Sebab senya perubahan dan pelaksanaan program otaknya ada di birokrasi," kata Siti.
Yang harus dilakukan Jokowi adalah turun dari singgasananya untuk bertemu langsung dan meninjau langsung SKPD dan UKPD DKI di lapangan. Berinteraksi langsung dengan para birokrasi dan tidak terlena dengan fasilitas yang dia terima sebagai Gubernur DKI Jakarta. Artinya, sebelum melakukan program-program pembangunan yang menjadi fokus utamanya, Jokowi harus menguatkan pondasinya di birokrasi , kalau tidak dikhawatirkan akan timbul konflik.
Tantangan terberat kedua adalah mengurai kemacetan lalu lintas. Masalah ini mengalahkan masalah pendidikan gratis dan banjir. Memang tidak akan mungkin selesai dalam satu tahun, tetapi Jokowi harus jelas menetapkan arah mengurai kemacetannya. Baik bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar seperti Pemprov Jawa Barat dan Banten maupun pemerintah pusat.
"Karena untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov DKI tidak bisa sendirian," ujarnya.[dit]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar