Freeport berencana invest di Kalimantan ?

5rigala2012 Princess Acta Diurna 1h

#Inf05rigala Sukses di Papua, Freeport Berencana Kuras & Keruk Emas dari Kalimantan. Waspada! #SDAKitaDikuras pic.twitter.com/VeuoAynu

Salamuddin: Presiden SBY Melanggar Konstitusi

Kamis, 15 November 2012 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa dinilai melanggar konstitusi terkait dengan pernyataannya bahwa semua kontrak yang telah ditandatangani Badan Pelaksana Minyak dan Gas tetap berlaku.

Hal ini karena pernyataannya dinilai tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang antara lain memutuskan pembubaran BP Migas.

Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia menyatakan, menurut MK, BP Migas harus dibubarkan karena pemerintah tidak dapat menunjuk secara langsung siapa yang menjadi kontraktor.

Setelah BP Migas menandatangani kontrak, negara harus tunduk pada kontrak dan negara kehilangan kebebasan untuk melakukan regulasi yang bertentangan dengan kontrak.

"Artinya, seluruh kontrak yang ditandatangani BP Migas telah memaksa negara tunduk pada kontrak tersebut. Dengan demikian kontrak bertentangan dengan konstitusi," kata Salamuddin di Jakarta, Kamis (15/11/2012).

Menurut Salamuddin, MK menyatakan, keuntungan negara menjadi tidak maksimal karena penguasaan migas bentuk badan hukum tetap atau badan usaha dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha.

"Efektifitas penguasaan negara dapat terjadi jika pemerintah secara langsung memegang fungsi regulasi dan kebijakan tanpa harus ditambahi dengan BP Migas. Ini berarti seluruh kontrak yang ditandatangani BP Migas adalah pelaksanaan dari liberalisasi pasar atau persaingan bebas di sektor migas. Dengan demikian kontrak tersebut bertentangan dengan konstitusi," kata Salamuddin.

• Editor : Edibpost
• Sumber : Kompas.com

BP Migas Bubar, Presiden Minta Investor Tidak Cemas

                                        

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah telah mengantisipasi pembubaran BP Migas. (Foto: Dok)

 

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan melakukan langkah antisipasi agar investor mendapat kepastian, menyusul pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Dalam pidato yang disampaikan di Istana Negara di Jakarta, Rabu (14/11), Presiden juga menegaskan saat ini  tugas-tugas BP Migas akan dikendalikan  oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Memang putusan itu menimbulkan kecemasan dari berbagai kalangan menyangkut kepastian hukum dari kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah  Republik Indonesia. Kepada para investor dan pelaku usaha minyak dan gas bumi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, saya katakan bahwa semua perjanjian dan kontrak kerja sama tetap berlaku meskipun ada transisi sekarang ini di bawah kendali Menteri ESDM,” ujar Presiden Yudhoyono.

“Tetapi pemerintah mulai besok  akan menyusun aturan yang pasti  yang nantinya, Insya Allah, bisa menjadi  undang-undang yang baru, agar dunia bisnis hulu, minyak dan gas bumi ini berlangsung dengan baik, transparan, bebas dari penyimpangan, bebas dari  benturan kepentingan dan sebagainya. Ini aset negara, kekuatan ekonomi kita, masa depan kita.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Hatta Rajasa mengatakan akan dibentuk sebuah unit melalui Peraturan Presiden agar bisnis  migas di Indonesia tetap berjalan.

“Mengingat BP Migas tidak lagi eksis atau tidak lagi ada lagi ada dengan keputusan MK tersebut  maka dirasakan perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan dari badan atau lembaga  tersebut,” ujar Hatta, yang juga merupakan besan Presiden.

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan kementeriannya siap menjalani tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan BP Migas untuk mengisi masa transisi  pasca keputusan MK membubarkan BP Migas.

“Fungsi yang ada di BP Migas  itu dikembalikan kepada ESDM, jadi akan berjalan semua. Jadi kontrak yang sudah berjalan, evaluasi, persiapan-persiapan itu akan berjalan biasa sehingga para investor saya minta tenang saja berjalan seperti biasa,” ujar Jero.

Kepala BP Migas R.Priyono mengatakan ia khawatir kegiatan operasional sektor minyak dan gas bumi di tanah air terganggu.

“Sementara kegiatan operasi kemungkinan besar akan terganggu karena tidak ada lagi yang memberikan pengawasan kepada mereka, apa yang ditandatangani oleh BP Migas  kemungkinan menjadi tidak legal,” ujar Priyono.

Pengamat migas dari Pusat Kajian Strategi untuk Kepentingan Nasional, Dirgo Purbo, menilai  MK terlalu cepat mengambil keputusan karena seharusnya bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan berbagai pihak seperti DPR, akademisi dan pengamat.

“Ok, BP Migas setuju dicabut, tetapi pada saat yang bersamaan sudah langsung bilang konsekuensi semua perusahaan dikontrol sama Pertamina. Sekarang, mau ke menteri, menterinya masih belum punya pegangan. SOP-nya mana, cost recovery-nya kemana, claimnya gimana, ini kan 24 jam minyak jalan kalau ada apa-apa pemerintah jamin nggak?” ujar Dirgo.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pada Selasa (13/12) untuk membubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan mengalihkan wewenangnya pada kementerian yang sesuai. MK menilai BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22/2001 Tentang Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan.

MK juga menilai Undang-Undang Migas tersebut membuka liberalisasi  pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

Keputusan MK tersebut dikeluarkan setelah uji materi diajukan 42 pemohon dari organisasi maupun perorangan, diantaranya Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Laznah Siyasiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi  serta Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komarudin Hidayat.(VOA)

Daftar Negara yang Nasionalisasi Perusahaan Minyak Asing

Posted on Oktober 3, 2012 by A Nizami

Inilah daftar negara yang menasionalisasi perusahaan minyak asing (Perusahaan AS, Inggris, Uni Soviet, dsb). Iran menasionalisasi perusahaan minyaknya lewat tekanan ulama dan rakyatnya. Arab Saudi menasionalisasi perusahaan minyak AS Aramco di tahun 1974 lewat Raja Faisal. Raja Faisal berhasil mengubah negara Arab Saudi yang di tahun 1970-an miskin, menjadi negara yang sangat makmur sekarang ini. Karena sejak dinasionalisasi, pendapatan minyak meningkat drastis sehingga bisa mendanai pembangunan secara masif.

Hugo Chavez berhasil menasionalisasi perusahaan migas di Venezuela. Meski Exxon menuntut US$ 12 Milyar atas asetnya, namun Lembaga Arbitrase Internasional memutuskan hanya US$ 907 juta yang harus dibayar. Artinya dengan produksi minyak Venezuela sekitar 3 juta bph, dengan harga minyak US$ 100/brl, aset Exxon itu sudah lunas dibayar dengan produksi minyak 10 hari saja.   Evo Morales juga berhasil menasionalisasi perusahaan minyak di Bolivia.

Ada pun Norwegia, meski merupakan negara Liberal, tetap mengelola migas mereka melalui BUMN mereka sehingga 100% hasil migas dinikmati rakyat mereka. Bukan oleh segelintir pengusaha asing/swasta. Tak heran meski baru menemukan minyak di tahun 1970-an, mereka jauh lebih makmur ketimbang Indonesia yang sudah 100 tahun minyaknya dikeruk. Ini karena Norwegia mengeruk minyaknya sendiri. Sedang Indonesia, yang mengeruk 90% adalah perusahaan2 asing seperti Chevron, Exxon Mobil, Conoco, dsb.

Dalam ayat 3 Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, jelas dinyatakan bahwa segala hal seperti, air, tanah, hasil Bumi Indonesia dikuasai oleh Negara untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dari situ kita tahu bahwa seharusnya kekayaan alam Indonesia seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga, batubara, dsb dikelola oleh negara melalui BUMN sehingga bisa dinikmati oleh rakyat banyak. Bukan justru dinikmati oleh perusahaan2 asing dan segelintir kompradornya.

Tentu saja Nasionalisasi akan membawa resiko. Raja Faisal setelah menasionalisasi perusahaan AS Aramco di tahun 1974, tahun 1975 ditembak mati oleh keponakannya sendiri. Sementara Hugo Chavez dan Evo Morales jadi musuh Amerika Serikat. Berulangkali Hugo Chavez mengalami percobaan pembunuhan.

Ada pun Iran, mengalami berbagai embargo dari pembekuan aset, embargo minyak, bahkan ancaman perang terbuka oleh AS dan sekutunya. Ayatullah Kashani yang memimpin rakyat untuk menasionalisasi perusahaan minyak asing diasingkan ke Lebanon.

Iraq bahkan diserang dan dibunuh presidennya (Saddam Hussein). Jadi Nasionalisasi penuh resiko yang berat. Namun pejuang kita dulu punya semboyan “Merdeka atau Mati!”. Dari pada hidup hina terjajah, lebih baik merdeka atau mati.

Beberapa negara yang telah melakukan Nasionalisasi adalah Iran, Mesir, Arab Saudi, Cili, Venezuela, Bolivia, Norwegia, dsb.

Sejarah Nasionalisasi Minyak Iran

Akhir abad 19, bersamaan dengan gerakan Revolusi Konstitusi di Iran, munculnya gerakan nasionalisasi industri minyak Iran membuat negara-negara imperialis semakin tamak untuk mencampuri urusan dalam negeri Iran. Sejak ditemukannya minyak, dua negara besar kala itu yaitu Inggris dan Rusia, lebih dahulu terjun ke kancah ini dan kedua negara mulai mencampuri urusan dalam negeri Iran. Masing-masing pihak berusaha untuk meraih bagian lebih besar dari sumber alam Iran. Akan tetapi, Britania lebih dahulu memahami pentingnya industri minyak dibanding negara-negara rivalnya dan dengan cepat memantapkan pijakan imperialisnya di Iran.

Sebelum meletusnya Perang Dunia I, bagi para pejabat Iran dan negara-negara lain, industri minyak masih sangat asing dan oleh karena itu mereka tidak menunjukkan sensitivitas dalam memberi konsesi kepada negara lain di sektor ini. Perang Dunia I menyingkap pentingnya industri minyak yang dinilai sebagai motor penggerak pasukan perang yang membawa kemenangan bagi pasukan sekutu. Baru setelah Perang Dunia I, para pejabat Iran dan negara lain membuka mata dan menyadari pentingnya industri minyak.

Konsesi D’Arcy
Sejarah perjanjian minyak Iran dimulai dengan konsesi yang diberikan oleh Shah Naseruddin Shah pada tahun 1872 untuk Baron Julius de Reuter, seorang warga Inggris asal Jerman. Konsesi yang mencakup seluruh wilayah Persia itu, memberikan hak eksklusif dan monopoli kepada Reuter untuk mengeksploitasi sumber daya mineral termasuk batubara, besi, tembaga, timah, dan minyak bumi selama 70 tahun untuk membangun dan mengoperasikan jalan, rel kereta api, jaringan telegraf, kanal air, sistem irigasi, dan layanan bea cukai.

Kontrak Reuter dibatalkan beberapa tahun kemudian akibat tekanan politik kuat dari pemerintah Tsar (Rusia) serta sejumlah tokoh oposisi terkemuka Persia. Namun berkat intervensi Inggris, Shah Naseruddin Shah memberikan konsesi baru kepada Reuter pada tahun 1889, yang kemudian dikenal dengan konsesi Bank-e Shahi (Bank Imperium Persia). Berdasarkan konsesi itu, bank berhak memanfaatkan semua sumber daya mineral di seluruh negeri, kecuali emas, perak, dan logam berharga lainnya. Bank tersebut kemudian menjual hak eksploitasi mineral di Iran itu kepada sebuah perusahaan Inggris Persian Mining Corporation dengan harga 150.000 poundsterling. 10 tahun kemudian, konsesi Persia Mining Corporation itu dibatalkan karena kurang pendanaan.

Rentetan peristiwa itu membuat Persia masuk dalam skema minyak internasional. Langkah pertama diawali oleh Antoine Ketabchi Khan, komisaris jenderal Persia untuk Pameran Paris 1900. Ketabchi Khan, adalah seorang keturunan Armenia yang menjabat beberapa posisi penting dalam pemerintah Persia, termasuk sebagai direktur bea cukai. Meskipun secara lahiriyah Ketabchi Khan hanya bermaksud meninjau Pameran Paris, akan tetapi tujuan utamanya adalah mencari investor dari Eropa yang bersedia mengambil konsesi minyak di Persia. Di Paris, Ketabchi Khan meminta bantuan Sir Henry Drummond Wolff, mantan menteri Inggris di Tehran era 1887-1890, yang menyarankan William Knox D’Arcy untuk merebut konsesi minyak di Persia.

D’Arcy adalah seorang investor Inggris yang sukses di sektor pertambangan emas di Australia dan berhasrat untuk mencoba keberuntungannya di sektor minyak Persia. Pada tanggal 16 April 1901, perwakilan D’Arcy’s tiba di Tehran untuk berunding. Persaingan antara Inggris dan Tsar Rusia kala itu mengubah negeri Persia menjadi faktor determinan dalam diplomasi kekuatan adidaya.

Rusia ingin membuktikan politik dominannya atas Persia dan menyingkirkan negara-negara rival. Adapun bagi menteri Inggris untuk Persia, Sir Arthur Henry Hardinge, tujuan utama pemerintah London adalah melawan aksi-aksi seperti itu. Dan di sinilah D’Arcy dan kontribusinya di sektor minyak dapat membantu. Sebuah konsesi minyak tentu akan membantu menyeimbangkan pengaruh dan kekuatan Inggris di hadapan Rusia. Oleh karena itu, Inggris memberikan penuh atas upaya D’Arcy.

Pemerintah Muzaffaruddin Shah pada tahun 1901 memberikan D’Arcy konsesi minyak di seluruh wilayah Iran kecuali Azerbaijan, Gilan, Mazandaran, Gorgan, dan Khorasan, yang berbatasan dengan Rusia. Konsesi itu berlaku selama 60 tahun. Akan tetapi konsesi tersebut tidak hanya terbatas pada minyak melainkan seluruh tambang mineral Persia.

Kontrak D’Arcy mengantar hubungan bilateral Inggris dan Persia pada satu titik bersejarah, mengingat kepentingan Britania di Persia mencakup kepentingan strategis. Persia berada di jalur penting bagi Inggris untuk mencapai wilayah jajahannya, India. Inggris khawatir jika pengaruh Rusia mendominasi, maka jalur menuju India akan terblokir.

Di sisi lain, imperium Persia menghadapi dua kekuatan adidaya itu dengan politik-politik konservatif dan pasif. Oleh karena itu, konsesi D’Arcy tidak mencakup lima propinsi di wilayah utara yang diserahkan kepada Rusia. Namun, Rusia tidak pernah menggunakan konsesinya.

Fajar Minyak Iran
William Knox D’Arcy, adalah raja minyak Iran yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke Iran. D’Arcy tidak memiliki organisasi dan perusahaan, hanya seorang sekretaris menangani menangani korespondensi bisnisnya. Untuk masalah penanganan operasi kerja di lapangan, ia merekrut George Reynolds, lulusan Sekolah Tinggi Teknik Kerajaan India yang memilii pengalaman pengeboran di Sumatra.

Situs pertama yang dipilih untuk eksplorasi berada di Chia Sorkh, sebuah dataran tinggi yang nyaris tidak dapat diakses di pegunungan di Kermanshah, Iran barat, Mamatin, Rohmurz, dan zona minyak di Masjed Soleiman. Di Chia Sorkh tidak ditemukan sumber minyak yang cukup berarti. Di Mamatin juga tidak ditemukan minyak.

Kondisi pengeboran minyak di Masjed Soleiman kondisinya berbeda. Ketika sampai di kedalaman 360 meter, pucuk bor berhasil menembus lapisan penutup sumur minyak dan dengan demikian pada 26 Mei 1902, dimulailah fajar minyak di Iran. Akan tetapi, hal itu terjadi di saat D’Arcy diminta untuk menghentikan operasi eksploitasi minyaknya dan merelokasi seluruh perlengkapan minyaknya ke Khorramshahr untuk direlokasi ke Inggris.

Pasalnya, pada April 1904, nyaris tiga tahun operasinya di Iran, biaya operasional yang tinggi menyeret perusahaan D’Arcy, hingga ke ambang bangkrut. Pemerintah Inggris khawatir bahwa D’Arcy kemungkinan terpaksa kehilangan konsesinya dan menjualnya kepada pihak asing. Akhirnya, pada tahun 1905, empat tahun sejak Shah Iran menandatangani konsesi itu, muncul persaingan antara D’Arcy dan perusahaan Burma Oil di London. Kedua pihak sepakat bekerjasama dengan membentuk sindikat bernama Anglo-Persian Oil Company (APOC). Perusahaan operasional D’Arcy menjadi anak perusahaan, dan D’Arcy sendiri ditunjuk sebagai direktur perusahaan baru tersebut.

Pembentukan sindikat konsesi diikuti dengan pergeseran lokasi eksplorasi ke kawasan barat daya Iran di Meidan-e-Naftan. Anglo-Persian Oil Company (APOC), go public pada tanggal 19 April 1909, dan penawaran saham pada hari itu mengakibatkan cabang Glasgow Bank of Scotland dikerumuni para peminat yang bersemangat untuk berinvestasi. Burmah Oil mengambil mayoritas saham sindikat tersebut dan D’Arcy mendapat saham senilai 895.000 poundsterling sebagai kompensasi biaya eksplorasi.

Sebuah sumber minyak baru telah diamankan di bawah pemerintah Inggris. Namun muncul masalah dalam proses ekstraksi dan penyulingannya. Situs tersebut untuk kilang minyak Abadan. Pada tes pertama tahun 1912, kilang minyak mengalami kerusakan dan kualitas produknya juga rendah. Kembali kelangsungan hidup sindikat Anglo-Persian Oil Company (APOC) terancam. Pada akhir 1912, APOC telah habis modal kerja. Beberapa tahun lalu, perusahaan Burma Oil menjadi penyelamat dan sekarang ia harus mencari juru penyelamat.

Pada Juni 1913 Winston Churchill, Laksamana Agung Angkatan Laut Britania, menyerahkan memorandum kepada kabinet yang isinya suplai minyak untuk armada Angkatan Laut Kerajaan. Kabinet setuju prinsip yang ditawarkan bahwa pemerintah harus meraih saham mayoritas di pihak pemasok bahan bakar terpercaya. Setelah perdebatan panjang di kabinet, diputuskan bahwa pemerintah sendiri akan menjadi pemegang saham Anglo-Persian Oil Company (APOC).

Mulainya Friksi
Setelah pemerintah Inggris menjadi pemegang saham APOC, di lain pihak pemerintah Iran menandatangani kontrak dengan perusahaan lain termasuk Bakhtiari Oil Company, First Exploration Oil Company. Kontrak-kontrak tersebut semakin melemahkan posisi pemerintah pusat Iran dan penentangan dari berbagai etnis dan kelompok nomaden pun semakin meningkat.

Selama Perang Dunia I, meski menyatakan netral, Persia diinvasi oleh tentara Inggris, Rusia, dan Turki. Selain itu, ada pemberontakan suku di selatan dan di utara. Kala itu, kondisi di Iran benar-benar kacau. Situasi carut marut seperti itu, sangat menguntungkan bagi tokoh kuat untuk terjun dan mengisi kekosongan wewenang di ibukota Tehran.

Terdorong oleh kondisi, Reza Khan, seorang perwira militer, merebut kekuasaan pada tahun 1921. Setelah menjabat sebagai menteri pertahanan, ia meningkatkan jabatannya menjadi menjadi perdana menteri pada tahun 1923. Dua tahun kemudian Ahmad Shah digulingkan dan pada tahun 1926 Reza Khan memilih nama Pahlevi sebagai nama dinastinya, dan menobatkan diri sebagai Reza Syah Pahlevi. Di lain pihak, APOC tidak memerlukan waktu lama menyadari bahwa mereka tidak lagi berurusan dengan pemerintahan tradisional yang lemah dari era Qajar, melainkan kini mereka berhadapan dengan sosok otoriter yang kuat.

Di bawah pemerintahan Reza Syah, Iran memulai program modernisasi yang pelaksanaannya pemberdayaannya memerlukan sumber finansial yang sangat besar. Dinasti Pahlevi menolak pinjaman dari luar negeri, karena dinilai akan mengancam independensi nasional. Meski pajak tidak langsung di dalam negeri pada produk-produk harian seperti teh dan gula ditingkatkan untuk mendanai proyek-proyek seperti Kereta Api Trans-Iran, Shah tidak ingin kehilangan pendapatan dengan meningkatkan dari keuntungan yang diterima APOC dan pembayaran pajak.

Pasca Perang Dunia I, muncul friksi antara Iran dan APOC. Sejak tahun 1927, digelar perundingan terperinci untuk menyelesaikan friksi antara Teymourtash, dari dewan menteri Dinasti Pahlevi dan perusahaan Inggris. Akan tetapi kedua pihak gagal mencapai kesepakatan.

Di akhir tahun 1928, Sir John Cadman, Presiden APOC, mengusulkan kepada Teymourtash untuk memperpanjang konsesi D’Arcy guna mendapat dana investasi. Akan tetapi Teymourtash menjawab usulan Codman itu dan mengatakan, “Iran siap untuk merevisi konsesi D’Arcy tapi tidak untuk perpanjangannya.”

Pada 26 November 1932, Reza Shah mendiktekan surat pembatalan konsesi D’Arcy. Surat tersebut dipubliasikan secara resmi keesokan harinya. Meski dalam surat itu disebutkan bahwa pembatalan sepihak itu merupakan satu-satunya cara untuk melindungi hak-hak negara, ditekankan pula bahwa pemerintah Iran pada prinsipnya tidak menolak memberikan konsesi baru.

Menyikapi surat tersebut, pemerintah Inggris menyatakan bahwa Iran tidak berhak membatalkan konsesi secara sepihak. Lima bulan kemudian, pada bulan April 1933, Sir John Cadman pergi ke Tehran mencoba menyelamatkan kondisi dan bertemu dengan Shah. Pertemuan itu menjadi peristiwa monumental karena masing-masing memiliki wewenang tak terbantahkan untuk kesepakatan. Kedua pihak pun meraih terobosan baru. (IRIB Indonesia)

http://indonesian.irib.ir/c/journal/view_article_content?groupId=10330&articleId=5037999&version=1.0

Setelah pendudukan atas Iran oleh Inggris dan Soviet, serta masuknya Amerika Serikat ke kancah Iran pada era Perang Dunia II, persaingan kaum imperialis terhadap sumber minyak di Iran juga semakin meningkat. Menyusul permintaan minyak dari ketiga negara itu, pemerintah Iran menyatakan bahwa segala bentuk konsesi atau kontrak minyak harus ditangguhkan setelah perang. Karena pada masa itu, kondisi perekonomian negara sedang tidak sehat karena perang. Iran secara resmi menolak permintaan minyak ketiga negara.

Penolakan tersebut sangat menyakitkan bagi Uni Soviet yang langsung menghujani pemerintah Iran dengan berbagai kritik. Doktor Mohammad Mosaddeq, mengemukakan pidato panjang di parlemen dan menjawab pertanyaan dari berbagai media massa dalam negeri.

Pasca Perang Dunia II, Inggris dan Uni Soviet, diwajibkan menarik mundur pasukannya dari wilayah Iran dalam kurun waktu enam bulan. Akan tetapi Uni Soviet menolak keluar dari Iran dan bahkan menambah jumlah pasukannya di wilayah utara. Pada masa itu, Ahmad Qavam yang menjabat sebagai Perdana Menteri dengan berbagai kebijakan yang diambil akhirnya mampu memaksa Uni Soviet menarik mundur pasukannya dari utara Iran.

Ditandatangani kesepakatan antara pemerintah Iran dan Duta Besar Uni Soviet di Tehran. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pasukan Soviet harus keluar dari wilayah Iran dalam waktu satu setengah bulan dan akan dibentuk sebuah perusahaan kolektif Iran-Soviet, yang proposalnya harus diserahkan kepada parlemen hingga tujuh bulan berikutnya.

Akan tetapi, di tengah meningkatnya nasionalisme Iran, ditetapkan satu pasal hukum pada 22 Oktober 1947 oleh pemerintah Iran guna merevisi konsesi Anglo Iranian Oil Company (AIOC), yang menjadi isu dominan dalam kehidupan politik di Iran selama beberapa tahun ke depan.

Menariknya, pemerintah Inggris tidak tampak kecewa atas penentapan hukum tersebut karena dengan demikian, Uni Soviet kehilangan kesempatan untuk menjamah minyak Iran. Di satu sisi, para pejabat Inggris mulai berunding dengan para pejabat Iran untuk menjaga kepentingan minyak mereka di wilayah selatan Iran. Hasilnya adalah bahwa kedua pihak menyepakati revisi

Akan tetapi kesepakatan tersebut memancing penentangan hebat di dalam negeri termasuk dari kalangan anggota parlemen dan pengamat. Akan tetapi pada akhirnya tanggal 17 Juli 1949, kesepakatan tambahan untuk konsesi 1933 ditandatangani oleh direktur AIOC Neville Gass dan Menteri Keuangan Iran, Abbasqoli Golshaiyan. Kesepakatan tersebut memang memihak pada Iran, akan tetapi pemerintah Inggris mampu mengeruk berbagai konsesi hukum untuk kesepakatan D’Arcy yang juga ditandatangani oleh parlemen. Inggris berhasil memperpanjang kesepakatan tersebut hingga 33 tahun. Selama itu penguasaan minyak Iran oleh pemerintah Inggris akan dijamin pemerintah Tehran.

Berdasarkan pasal keepuluh dalam kesepakatan tersebut memiliki legalitas hukum dan pemerintah Iran tidak dapat dengan mudah membatalkan kesepakatan tersebut. Akan tetapi berbagai dialog dan pembahasan meluas tentang masalah ini telah menyadarkan masyarakat Iran yang akhirnya menyulap upaya memperjuangkan hak bangsa dari bentuk perjuangan diplomatik menjadisebuah gerakan nasional.

Ayatullah Kashani tampil untuk membimbing gerakan perjuangan tersebut. Dia merilis pernyataan keras kepada AIOC dan menuntut pembatalan kontrak. Meluasnya tuntutan pembatalan kontrak tersebut dalam masyarakat sangat buruk bagi AIOC dan rezim Shah. Ayatullah Kashani akhirnya diasingkan ke Lebanon.

Pembentukan Majlis ke-16 dan Terpilihnya PM Razmara
Majlis ke-16 dibentuk pada tanggal 20 Bahman 1328 (9 Februari 1950) dan pemerintahan Saed pada tanggal 27 Esfand tahun yang sama (18 Maret 1950), jatuh setelah tidak mendapat mosi percaya. Ali Mansour ditunjuk sebagai penanggung jawab pembentukan kabinet baru atas permintaan Kedutaan Besar Inggris terhadap Shah. Guna mendapat dukungan sebanyak-banyaknya dari kalangan agamis Mansour mengundang Ayatullah Kashani yang kala itu di pengasingannya di Lebanon untuk kembali pulang.

Akan tetapi kembalinya Ayatullah Kashani bukan hanya tidak menguntungkan Mansour, namun justru meningkatkan demonstrasi rakyat sepekan setibanya di Iran, Ayatullah Kashani melayangkan surat kepada Majlis, yang dibacakan oleh Doktor Mosaddeq. Surat itu dalam rangka mereaksi kesepakatan tambahan dengan AIOC.

Di satu sisi Mansour kehilangan dukungan terkuatnya yaitu dari Inggris, dan di sisi lain menghadapi penentangan hebat dari kubu Ayatullah Kashani. Akhirnya selang lima bulan berkuasa Mansour terpaksa mengundurkan diri, dan Razmara menggantikan posisinya sebagai Perdana Menteri.

Salah satu tugas utama Razmara adalah menetapkan kesepakatan tambahan dengan AIOC yang diajukan oleh Mansour kepada parlemen dan tengah dibahas di komisi energi. Komisi itu harus menganalisa kesepakat tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada parlemen.

Setelah melalui pembahasan panjang akhirnya komisi itu merampungkan analisanya pada tanggal 19 Azar 1328 (9 Desember 1949) dan memaparkan penjelasannya kepada Majlis. Komisi tersebut menyatakan penentangannya terhadap kesepakatan dengan AIOC karena dinilai bertentangan dengan kepentingan bangsa Iran.

Pada tanggal 26 Azar 1328 (17 Desember 1949) parlemen menyetujui hasil analisa komisi energi dan dengan demikian kesepakatan dengan AIOC dibatalkan.

Nasionalisasi Minyak
Di sela-sela laporannya, komisi energi menyinggung masalah nasionalisasi minyak. Ketika laporan itu diratifikasi, komisi minyak Iran mengajukan sebuah program yang ditandatangani anggotanya sebanyak 11 orang kepada Majlis. Akan tetapi karena kurang dukungan akhrinya program tersebut gagal dibahas dalam sidang Majlis.

Di sisi lain Razmara berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh komisi minyak tersebut. Dia berusaha mencegah prakarsa nasionalisasi minyak. Pada tanggal 3 Dey 1328 (24 Desember 1949), Razmara hadir dalam sidang tertutup Majlis dan di sana dia menentang keras gagasan nasionalisasi minyak. Di akhir pernyataannya Razmara mengatakan, “Nasionalosasi minyak adalah pengkhianatan terbesar.”

Dua hari berikutnya, menteri keuangan, Gholammohsen Forouhar mendatangi Majlis dan selain menentang nasionalisasi minyak dia juga mengajukan sebuah prakarsa baru

Tanggal 8 Dey, atas imbauan Ayatullah Kashani dan sejumlah partaifront nasional, dan puluhan ribu warga berkumpul di bundaran Baharestan. Di akhir demonstrasi itu dirilis statemen yang menentang kesepakatan dengan AIOC. Pasca berbagai pekanggaran dan berbagai intrik Razmara, para pemimpin gerakan pendukung nasionalisasi minyak berpendapat bahwa kendala utama bagi mereka adalah Razmara. Kala itu gerakan rakyat dipimpin oleh Ayatullah Kashani, berusaha dengan kerjasama front nasional yang dipimpin oleh Doktor Mosaddeq, bersama sejumlah anggota Majlis, dan kelompok Fadaeyan-e Eslam yang dipimpin oleh Shahid Navab Safavi. Fadaeyan-e Eslam dan Safavi memutuskan untuk melakukan sebuah gerakan revolusioner dalam merealisasikan program dengan menyingkirkan kendala utama yaitu Razmara terlebih dahulu.

Dengan tersingkirnya Razmara, maka tidak ada lagi pihak yang menghalangi program nasionalisasi minyak. Oleh karena itu, komisi minyak di Majlis kembali mengajukan program nasionalisasi minyak dan akhirya disetujui. Akan tetapi mengingat sempitnya waktu untuk membahas program tersebut, komisi meminta perpanjangan waktu hingga dua bulan untuk membahas implementasi program tersebut.

Pada tanggal 17 Esfand 1329 (8 Maret 1951), Majlis menyetujui permintaan komisi minyak dan memutuskan dua ketetapan;

1. Komisi minyak dapat memanfaatkan ahli asing dan lokal dan jika oerlu mengundang mereka.
2. Mereka dapat hadir (tinggal) sampai 15 hari pasca pembentukan komisi.

Nasionalisasi minyak Iran disetujui pada tanggal 24 Esfand di Majlis dengan suara mutlak dan resmi ditetapkan pada tanggal 29 Esfand 1329 (20 Maret 1951). Dengan isi ketetapan sebagai berikut;

Bismillahirrahmanirrahim

Atas nama kesejahteraan bangsa Iran dan dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, kami para penandatangan di bawah ini mengusulkan nasionalisasi minyak Iran di seluruh kawasan tanpa pengecualian, yakni seluruh operasi eksplorasi, penambangan, dan pemanfaatan harus ditangani pemerintah.

Penetapan tersebut menjadi program kerja pemerintah dan seluruh zona minyak Iran berada di bawah kontrol pemerintah. Situasi tersebut membuat para pegawai dan pekerja asing di sektor minyak Iran tidak puas dan akhirnya mereka semua meninggalkan Iran pada 10 Mehr 1330 (2 Oktober 1951). (IRIB Indonesia)

http://indonesian.irib.ir/c/journal/view_article_content?groupId=10330&articleId=5057413&version=1.0

Para anggota parlemen, pejabat, dan tokoh masyarakat Iran, berhasil mengembalikan sektor industri perminyakan ke tangan bangsa ini. Pada hakikatnya, industri perminyakan ini telah melalui berbagai proses dan liuk jalan yang sangat rumit, yang akhirnya pengaruh tangan asing dapat direduksi.

Upaya tersebut tidak sederhana karena sebelum upaya tersebut berhasil, jumlah pejabat atau karyawan lokal di sektor industri perminyakan Iran baik yang bekerja di bidang administrasi maupun di lapangan, tidak lebih dari 30 orang. Oleh karena itu, nasionalisasi minyak Iran dapat dikatakan merupakan momentum bersejarah dalam upaya pengembalian sektor ini ke tangan rakyat Iran. Sektor industri yang sebelumnya sangat asing bagi bangsa ini.

Perlu digaris bawahi bahwa sektor industri dan reduksi pengaruh perusahaan minyak Iran dan Inggris (Anglo-Persian Oil Company) itu tidak terjadi secara mendadak dan lenyap tiba-tiba. Karena setelah perusahaan gabungan Iran-Inggris itu tersingkir, terbentuk pula perusahaan-perusahaan serupaya dan juga berbagai konsorsium baru seperti yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 1954. Pada hari itu ditandatangani kontrak antara pemerintah Iran di satu sisi dan sebuah konsorsium yang terdiri dari sejumlah perusahaan perminyakan ternama.

Anggota konsorsium minyak Iran itu adalah Perusahaan Eksplorasi Minyak dan Produksi Iran dan Perusahaan Penyulingan Minyak Iran yang membentuk sebuah konsorsium bernama Iranian Oil Participants Ltd (IOP).

Kedua perusahaan diberi ijin untuk melakukan eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas alam di zona yang telah ditentukan di selatan Iran yang dinamanakan, “Zona Kontrak”, serta menyuling minyak dan gas yang diproduksi. Masing-masing perusahaan tersebut dibentuk berdasarkan undang-undang Belanda dan diresmikan di Iran. Masing-masing perusahaan itu juga membentuk sebuah perusahaan cabang perdagangan yang juga dicatat di Iran yang beraktivitas secara independen. Perusahaan itu membeli minyak dan gas alam yang diproduksi dari zona di kawasan selatan kemudian menjualnya ke luar negeri.

Kedua perusahaan minyak tersebut juga menyuling minyak yang telah dibeli dan diekspor ke luar negeri. Komitmen finansial perusahaan dagang yang merupakan cabang dari perusahaan anggota konsorsium tersebut adalah membayar sebagian dari keuntungan dari penjualan minyak mentah yang diekspor dan juga pajak dari hasil penjualan sesuai dengan harga saat itu. Persentasenya mulai dari 23 persen meningkat hingga 55 persen.

Tugas dan Hak Perusahaan Minyak Nasional Iran Sebelum Revolusi Islam
Sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran, Perusahaan Minyak Nasional Iran bertanggung jawab mendistribusi dan menjual produk minyak dan gas alam untuk digunakan di dalam negeri. Adapun Iranian Oil Participants Ltd (IOP) bertugas menyerahkan minyak mentah yang dituntut oleh pasar dalam negeri kepada Perusahaan Minyak Nasional Iran.

Perusahaan Nasional Minyak Iran juga bertanggung jawab memenuhi, menjaga, dan mengatur sarana dukungan produksi dengan istilah “jasa non-minyak”. Sementara seluruh sektor industri perminyakan sendiri secara eksklusif dipegang oleh pihak asing. Fasilitas permanen industri minyak Iran dalam tahap ini meski secara resmi adalah milik Perusahaan Nasional Minyak Iran, akan tetapi berdasarkan kontrak, perusahaan anggota konsorsium, berhak menggunakannya secara eksklusif selama kontrak berlaku.

Dengan dimulainya aktivitas konsorsium tersebut dan meski menurut rencana sebelumnya undang-undang nasionalisasi minyak akan diberlakukan, akan tetapi pada praktiknya, pemerintah dan Perusahaan Minyak Nasional Iran memiliki wewenang yang terbatas dalam hal ini. Hingga September 1974, para anggota konsorsium secara arbitrer menetapkan tingkat produksi dan harga minyak yang menjadi faktor utama pendapatan negara, tanpa berkonsultasi dengan pemerintah Iran. Pada hakikatnya, pemerintah Iran tidak memiliki hak dan wewenang apa pun dalam hal ini.

Pada sejak tahun 1974 dan pembentukan perusahaan jasa perminyakan Iran OSCO, terjadi perubahan besar dalam mekanisme pengawasan dan peran pemerintah dalam kinerja konsorsium. Akan tetapi pada faktanya adalah bahwa sampai terjadinya Revolusi Islam, pemerintah Iran tidak memiliki hak penuh di sektor paling vital ini.

Revolusi Islam dan Aksi Mogok Massal di Sektor Minyak
Kemarahan rakyat terhadap rezim Shah Pahlevi, meluas ke seluruh penjuru negeri. Minyak, yang industri utama dan sangat vital untuk perekonomian negara, sudah tidak mampu lagi bersabar di hadapan pengaruh luas pihak asing dan penistaan terhadap bangsa ini yang dimulai sejak penandatanganan kontrak D’Arcy.

Akhirnya pada bulan Oktober 1978, percikan pertama protes dan aksi mogok di wilayah-wilayah kaya minyak di selatan terpantik dan dalam sebuah aksi terkoordinasi, para pegawai di sektor ini secara serentak melakukan melakukan aksi mogok. Secara gradual aksi mogok dan protes terhadap perusahaan OSCO meningkat yang juga dikontrol oleh pihak asing.

Dengan cepat gelombang protes dan aksi mogok meluas ke berbagai kawasan. Sektor perminyakan Iran tengah mengambil langkah historis. Para pegawai dan buruh pernyulingan minyak Tehran juga masuk ke jantung gerakan Revolusi Islam di Tehran. Adapun di wilayah selatan, kondisinya tidak semudah itu. Jumlah pegawai lokal di bidang administrasi dan lapangan di zona-zona minyak Iran, bertambah seiring dengan pelaksanaan undang-undang nasionalisasi minyak. Selain di sektor manajemen, nyaris semua bidang di sektor minyak Iran dipegang oleh pegawai lokal. Oleh karena itu, pihak keamanan berusaha keras untuk menyeret para pegawai tersebut kembali bekerja dan mereka melancarkan berbagai tekanan hebat yang terus meningkat terhadap para pegawai dan buruh lokal.

Tersumbatnya kran minyak Iran semakin memperburuk kondisi dan semakin mendekatkan gerakan Revolusi Islam kepada kemenangannya. Dikhawatirkan, rezim akan berhasil mengakhiri aksi mogok tersebut dan dapat kembali bernafas dengan dimulainya ekspor minyak. Jika hal itu terjadi maka semangat Revolusi Islam akan terkoyak. Akan tetapi, para pegawai minyak di selatan bertahan dalam menghadapi berbagai tekanan dan tetap melanjutkan aksi mereka.

Pada tanggal 27 Desember 1978, para penguasa negara-negara Barat dan Amerika Serikat, menggelar sidang singkat di Guadalupe, guna membahas kondisi di Iran, dan dalam konferensi pers, media massa dunia dikejutkan dengan pengumuman bahwa “Hari ini ekspor minyak Iran terputus total.”

Keluarnya Pihak Asing
Akhirnya seluruh wewenang dan manajemen fasilitas minyak Iran berada di tangan para pegawai Iran dan para pegawai asing untuk kedua kalinya bersiap-siap untuk meninggalkan Iran. Di kawasan yang dihuni oleh warga asing di Ahwaz, Abadan, dan seluruh kawasan di Iran, para analis Amerika dan Eropa dengan cepat mengemas seluruh perabotan mereka serta menjual kendaraan, rumah, dan vila-vila mereka agar segera hengkang dari Iran.

Bandara Ahwaz yang sebelumya digunakan untuk mempermudah ketibaan para analis asing, pada hari-hari itu sibuk untuk melayani penerbangan secara silih berganti ke luar negeri dalam rangka mempercepat proses pemulangan para warga asing.

Di pintu terakhir terakhir sebelum menuju pesawat, seorang insinyur asal Amerika Serikat yang sedang berjalan menuju pesawat berpaling ke arah seorang pegawai bandaran lokal berkata; “Kita akan segera bertemu lagi kawan! Kami akan segera kembali!”

Pegawai bandara itu dengan cepat menjawab: “Tidak untuk kali ini! Saya kita kalian tidak akan kembali setelah ini!” (IRIB Indonesia/MZ)

http://indonesian.irib.ir/c/journal/view_article_content?groupId=10330&articleId=5111543&version=1.1

Dahlan terkejut MK bubarkan BP Migas

Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku kaget dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

"Saya terkejut MK sebegitu cepatnya membuat keputusan membubarkan BP Migas. Untuk itu kami harus segera berkoordinasi dengan menteri terkait," kata Dahlan usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, terkait dugaan korupsi di PLN sebesar Rp37,6 triliun, di Gedung MPR/DPR-RI di Jakarta, Selasa.

Menurut Dahlan, dirinya sesungguhnya tidak berhak mengomentari pembubaran BP Migas tersebut, karena merupakan otoritas Kementerian ESDM.

Namun persoalannya BUMN memiliki perusahaan terkait dengan sektor migas seperti Pertamina, PGN dan lainnya.

Pembubaran BP Migas diputuskan melalui surat MK No. 36/PUU-X/2012, dengan begitu tugas dan fungsi BP dilaksanakan sementara oleh Dirjen Migas.

Pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.

Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK juga menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Dahlan, atas keputusan MK tersebut dirinya akan berkonsultasi dengan pihak-pihak lain terkait, termasuk dengan korporasi BUMN.

"Putusan MK itu final berarti harus dijalankan. Bagaimana melaksanakannya saya harus konsultasi dulu," tegas Dahlan.

(R017/Y008)

Editor: Suryanto

Tips Ahok untuk Kader NasDem yang Minat Jadi Anggota DPRD

Sukma Indah Permana - detikNews

Jakarta - Jadilah pemerhati kebutuhan rakyat. Itulah tips dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bagi anggota NasDem yang ingin duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

Tips itu diberikan Ahok saat menerima kunjungan anggota DPW DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2012).

Ahok berpendapat Partai NasDem Jakarta dianggap berguna bagi warga Ibukota jika memperhatikan rakyat.

"Kalau Bapak-bapak berminat menjadi anggota DPRD DKI, maka mulai sekarang Bapak-bapak mulai menjadi pemerhati kebutuhan rakyat, pemerhati pelayanan publik, dan melalui akses kami mengawasi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tentu maka dianggap Bapak-bapak sangat berjasa," papar Ahok yang memakai kemeja batik warna coklat ini.

Rombongan Nasdem dipimpin Ketua DPW Armyn Gultom. Dalam kesempatan itu, Armyn menyampaikan 7 dorongan dan dukungan terhadap program-program pembangunan di Ibu Kota.

(aan/nrl)